Sumber: Kompas, Kamis, 24 januari 2008 | 03:07 WIB

”Bahan baku biodiesel yang tidak bersaing dengan produk makanan seperti minyak jarak sampai sekarang masih sulit didapatkan,” kata Kepala Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi pada BPPT Soni Solistia Wirawan, Rabu (23/1) di Jakarta.

Soni mengatakan, pembangunan pabrik biodiesel baru di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong itu akan selesai dalam tiga bulan mendatang.

Secara terpisah, Direktur Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi BPPT Unggul Priyanto mengatakan, saat ini terdapat tantangan dalam negeri untuk mengembangkan biodiesel dari minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Ini disebabkan persaingan di tingkat global untuk memproduksi biodiesel dari CPO semakin sengit sehingga harga CPO internasional melonjak.

”Harga CPO di pasaran internasional saat ini mencapai 1.000 dollar AS per ton. Ketika diproduksi di dalam negeri dengan patokan harga CPO internasional, maka biaya pokok biodiesel mencapai Rp 11.000 per liter, tidak memiliki daya saing dengan bahan bakar konvensional dari fosil yang masih disubsidi,” kata Unggul.

Dia mengatakan, kebijakan semestinya dibalik, yakni bahan bakar nabati seharusnya mendapatkan subsidi pemerintah supaya terjadi kelangsungan produksi. Subsidi untuk bahan bakar minyak semestinya dikurangi secara bertahap, sampai dihilangkan sama sekali.

Kalau saja kebijakan itu tidak ditempuh, suatu ketika pada saat cadangan minyak bumi menipis dan harga di pasaran internasional melambung, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi importir bahan bakar nabati.

”Padahal, ketersediaan bahan baku berupa CPO di Indonesia paling melimpah sampai sekitar 17 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi dalam negeri cukup rendah hanya sekitar 4 juta ton per tahun,” ujarnya. (NAW)

Kincir air kaki angsa itu sudah dirintis sejak tahun 2001 dan usai diuji lapangan pada awal Januari 2008. Tahun 2001, kincir air kaki angsa tersebut menjadi juara nasional rancang bangun teknologi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Penemuan itu bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan (P3TKEBT) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

”Kelebihan kincir air kaki angsa ini bisa berfungsi di air dengan kedalaman dangkal, apalagi kalau ditenggelamkan ke dalam air,” tutur Budiharto, Rabu (23/1) di Malang.

Keunggulan teknis kincir air kaki angsa itu, menurut Budiharto, bisa berputar dan menghasilkan listrik dengan hanya memanfaatkan air sungai dengan debit 0,40 meter/detik (aliran lemah). Dengan kata lain, hanya dengan memasang kincir kaki angsa di kedalaman 1,5 meter dan hanya memungkinkan kincir terkena air setinggi 40 sentimeter, sudah bisa dihasilkan tenaga listrik sebesar 10.000 watt.

”Hasil tersebut adalah kondisi minimal. Kalau generator, arus air, dan tinggi muka air di-setting lebih besar, bisa dihasilkan listrik yang lebih besar,” ujarnya.

Tahun 2002 kincir air kaki angsa itu sudah mendapatkan paten hak atas kekayaan intelektual dari Departemen Hukum dan HAM Indonesia.

”Alat ini sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki banyak sungai, selat, dan laut,” kata Djajusman.

Budiharto menambahkan, kincir air kaki angsa itu ke depan diharapkan bisa diaplikasikan dalam industri dan transportasi di Indonesia sehingga bisa mengikis ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. (DIA)

”Jangan sampai niat baik RUU justru membebani daerah karena sulit dioperasionalisasikan,” kata Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur Pengelolaan Limbah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), Setyo R Moersidik, di Jakarta, Selasa (22/1).

Gejala RUU Pengelolaan Sampah sulit diaplikasikan di daerah di antaranya tampak dari kondisi daerah. Prinsip di banyak negara, investasi awal untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab pemerintah.

”Hal itu terkait dengan anggaran daerah. Seberapa besar kekuatan daerah membangun infrastruktur pengelolaan sampah,” kata dia.

Berdasarkan pengalamannya menyusun kajian soal sampah di Indonesia, alokasi dana untuk teknis persampahan mulai dari besaran puluhan juta rupiah hingga ratusan miliar rupiah, seperti di DKI Jakarta. Belum lagi membahas kesiapan kelembagaan, kemampuan teknis, tata laksana kerja sama dengan pihak swasta, hingga persoalan sosial.

RUU itu mengamanatkan, lokasi penempatan sampah sementara, pendauran-ulang, pengolahan, dan tempat pemrosesan akhir sampah harus ditetapkan pemerintah daerah sesuai rencana tata ruang kota/kabupaten.

Di beberapa daerah, lanjut Setyo, jangankan tata ruang persampahan, tata ruang untuk hal lain yang dianggap lebih mendesak pun belum disusun.

Jangan mubazir

Potensi persoalan yang juga patut dipikirkan adalah kesinambungan isi RUU yang digagas Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) itu dengan departemen lain, seperti Departemen Pekerjaan Umum (PU). ”PU sudah memiliki ketentuan teknis soal persampahan,” kata dia.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan Departemen PU Kati Andraini, ketentuan teknis itu di antaranya Standar Nasional Indonesia tentang kriteria pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) dan pembangunannya, serta peraturan Menteri PU tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan dan pengelolaan persampahan.

Sementara salah satu pasal RUU mengamanatkan bahwa penetapan lokasi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan Menteri Negara LH. ”Cermati lagi isi RUU itu agar beberapa ketentuan teknis yang sudah ada tidak mubazir,” kata Setyo. (GSA)

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Budi Hidayat menyatakan, lebih dari enam juta ton tinja per tahun di Indonesia, hanya 70 persen yang bisa ditampung dan diolah dengan benar, sedangkan yang 30 persen (1,8 juta ton/tahun) tidak diolah secara baik. “Dari 100.000 kematian anak balita di Indonesia per tahun, yang meninggal karena diare sebanyak 31.200 anak. Ini berkaitan dengan sanitasi,” katanya.

Sumber: Kompas, Rabu, 23 Januari 2008.

”Artinya, kota ini diharapkan bisa tumbuh tanpa harus memiliki ketergantungan. Misalnya, ketergantungan tenaga listrik yang kini semakin sulit diperoleh harus bisa diganti dengan sumber-sumber tenaga lain,” kata Ir Ciputra, Presiden Komisaris PT Ciputra Development Tbk, di hadapan Wakil Presiden Kauffman Foundation (KF) Judith Cone dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/1).

Ciputra menjelaskan, lokasi kota ini masih dirahasiakan, karena masih menunggu proses perizinan. Namun demikian, kota ini secara idealis akan berisi para wirausahawan yang sungguh mampu menciptakan lapangan kerja.

”Setiap kali berbicara kemiskinan dan pengangguran, hati saya sungguh menangis. Generasi muda terdidik bangsa Indonesia tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang pantas dan dianggap rendah oleh bangsa lain,” kata Ciputra.

Hal itu terjadi, karena pendidikan formal terlampau sibuk membekali siswa dengan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi melupakan aplikasinya. Jembatan antara pembekalan ilmu pengetahuan dan aplikasi inilah yang harus diisi, bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga perusahaan swasta.

Menurut Ciputra, untuk menjadi negara maju, sebuah negara paling tidak harus memiliki dua persen wirausahawan dari jumlah penduduk. Data menunjukkan, Singapura tahun 2001 sudah memiliki 2,1 persen dan Amerika Serikat pada tahun 1993 sudah mencapai 2,14 persen.

Judith mengatakan, pola menciptakan lapangan kerja di dunia sudah berubah. Dulu pembukaan lapangan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekarang semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan lembaga pendidikan bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja.

Menurut Judith, kota ecoentrepreneurial itu dapat dipadukan dengan permainan yang melatih keberanian untuk mengambil keputusan, khususnya dalam animasi mencapai jenjang wirausaha. (OSA)

Demikian dipaparkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Purnardi Djojosudirdjo dalam peringatan satu tahun terbentuknya asosiasi tersebut, Senin (21/1), di Jakarta.

”Indonesia sebenarnya mampu menjadi ‘Arab Saudinya biofuel’ dengan potensi alam yang ada sekarang. Tetapi, ada pembiaran dari pemerintah yang mengakibatkan industri biofuel berjalan di tempat,” kata Purnardi.

Purnardi mengatakan, dalam kurun tahun 2005-2006 pemerintah sangat giat mencanangkan program pengembangan biofuel. Baik dari kalangan akademi, peneliti, maupun pengusaha akhirnya merespons kebijakan pengembangan biofuel tersebut.

Beberapa akademisi dan peneliti mulai mengembangkan cara-cara memproduksi biofuel. Pemerintah pun menindaklanjuti dengan membuat prototipe atau proyek percontohan pengolahan biofuel di berbagai wilayah di Indonesia.

Para pengusaha juga tidak ketinggalan. Pada tahun 2007 para pengusaha itu menggabungkan diri ke dalam asosiasi yang disebut Aprobi. Investasi pengolahan biofuel pun disiapkan, lima dari sebanyak 22 perusahaan yang tercatat sebagai anggota Aprobi menyediakan pabrik pengolah dengan kapasitas 1,1 juta ton per tahun.

Tidak terkait

Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati Al Hilal Hamdi pada kesempatan itu mengatakan, kendala pengembangan biofuel bisa dijumpai akibat tidak terkaitnya usaha di hulu dan di hilir. Kemudian hasil riset dan pengembangan tidak sepenuhnya bisa mendukung kelangsungan produksi bahan bakar nabati.

”Kegiatan hulu yang ada di Departemen Pertanian, semestinya terkait dengan usaha industri yang berada di bawah departemen lainnya,” kata Hilal.

Purnardi mengatakan, pemerintah seharusnya mengambil contoh keberhasilan pengembangan biofuel di sejumlah negara. Di seluruh dunia saat ini pemakaian biofuel didorong kebijakan pemerintah.

”Filipina membuat undang-undang khusus biofuel yang mengharuskan publik menggunakan bahan bakar itu. Di Indonesia memang ada Keppres (Keputusan Presiden) tentang Bahan Bakar Nabati, tetapi tidak diikuti kejelasan atas insentif yang diberikan, juga tentang kewajiban publik,” papar Purnardi.

Berdasarkan data Aprobi, saat ini 22 industri bahan bakar nabati memiliki kapasitas 3,2 juta ton per tahun. Nilai investasinya lebih dari 800 juta dollar AS.

Di antara 22 industri itu terdapat lima industri biodiesel yang sudah beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 1,1 juta ton per tahun. Kelima industri itu meliputi PT Eterindo Group (240.000 ton per tahun), Indobiofuel Energy (50,000 ton per tahun), PT Wilmar (350.000 ton per tahun), PT Sumiasih (100.000 ton per tahun), PT Musimas (300.000 ton per tahun).

Dari kapasitas lima industri yang terpasang 1,1 juta ton, menurut Purnardi, saat ini hanya terpakai sekitar 15 persen (150.000 ton per tahun). Ini disebabkan permintaan biodiesel maupun bahan baku dari dalam negeri yang masih terbatas.(NAW/DOT)

Dewan Pembina SSC Bunjamin Dharma juga mengatakan, berbagai spesies siput Indonesia yang ditemui di darat. Sedikitnya, dari 40 spesies siput darat, saat ini sudah bertambah 13 spesies baru hasil temuannya.

Sumber: Kompas, Senin, 21 Januari 2008.

Kadis Kelautan dan Perikanan Buton Utara, Laode Ramlan di Kendari, Kamis (17/1), mengatakan, pelaku adalah warga setempat yang sehari-hari hidup sebagai nelayan. Namun, aktivitas ilegal mereka kungkin ulah oknum yang memperalatnya dengan iming-iming.

“Perburuan ikan hias bukan hanya di perairan Saponda tetapi di seluruh wilayah pesisir Sultra dengan memperalat nelayan,” kata Ramlan.

Nelayan nekad karena harga ikan hias ditingkat nelayan bervariasi mulai belasan ribu hingga ratusan ribu per ekor.

“Tidak mungkin nelayan mencari ikan hias tanpa dukungan pemodal dan pembeli. Nelayan hanya suruhan,” kata Ramlan.

Ia mengingatkan agar nelayan tidak tergiur iming-iming sesuatu dari oknum yang tidak bertanggungjawab karena kalau terbukti melanggar hukum  akan ditindak tegas.

“Seseorang yang terbukti memperdagangkan sumber daya alam perairan tanpa izin resmi terancam hukuman lima tahun penjara,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Laode Kajifu mengatakan, ikan hias banyak ditangkap dari wilayah Kabupaten Wakatobi dan Buton.

“Harus diperketat pengawasan terhadap aktifitas penangkapan ikan hias karena tidak tertutup kemungkinan nelayan diperalat oleh oknum tertentu,” kata Kajifu.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pengawasan adalah minimnya dana operasional untuk belanja bahan bakar dan insentif personil yang ditugaskan.

“Sarana kapal untuk melakukan pengawasan tidak memadai kalau menghadapi cuaca buruk di perairan Wakatobi dan Buton,” katanya.(ANT)

Sumber: Kompas Online, Kamis, 17 Januari 2008 | 17:54 WIB

AGENDA tutup tahun kinerja pemerintahan tahun 2007, tampaknya belum begitu menggembirakan. Meski, pemerintah cukup berhasil dalam kinerja ekonomi makro, akan tetapi tidak demikian halnya dengan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan, misalnya, masih cukup tinggi, yaitu sekitar 16,58 persen atau sebanyak 37,17 juta orang pada Maret 2007, sementara angka pengangguran tercatat sekitar 9,75 persen atau sebanyak 10,55 juta orang pada Februari 2007 (BPS, 2007).

Belum membaiknya kesejahteraan masyarakat terkait dengan perberlakuan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001, dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan penduduk setelah hantaman krisis pada tahun 1997. Ada dua fungsi utama, dari sejumlah fungsi dari otonomi otonomi daerah, yaitu memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maka, pendelegasian pemerintahan ke daerah diperkirakan akan memberikan solusi lebih mudah dan efektif untuk meningkatkan kesejahtaraan penduduk, mengingat daerah lebih memahami persoalan yang dihadapi. Sebaliknya, jika dilakukan secara terpusat, solusinya diperkirakan akan kurang efektif mengingat masalah ketidaksejahteraan penduduk bervariasi antar daerah.

Harapan sama pernah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta pada Agustus 2006 silam. Lebih jauh, beliau mengungkapkan bahwa isu sentral tentang pembangunan daerah, antara lain mencakup masalah desentralisasi, otonomi daerah, dan pendanaan daerah. Aneka masalah dalam pembangunan daerah yang diungkapkan Presiden SBY itu, pada prinsipnya untuk memajukan daerah, dan yang paling hakiki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inkonsistensi.

Adanya fenomena yang inkonsisten antara pendelegasian pemerintahan ke daerah dengan hasil yang diharapkan merupakan suatu paradoks atas pembentukan otonomi daerah. Ditengarai, munculnya paradoks itu terkait dengan kurang tepatnya strategi pembangunan yang dijalankan daerah. Konkretnya, strategi pembangunan yang dijalankan belum sepenuhnya berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Meski ada rencana pemerintah daerah mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran itu, akan tetapi solusinya masih belum komprehensif. Pendekatan terhadap solusinya masih bersifat ad hoc, instan, atau sementara. Padahal, untuk menyelesaikan masalah dimaksud perlu dilakukan secara berkesinambungan, dengan program yang konsisten, serta komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan di daerah.

Salah satu strategi mendasar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran itu adalah dengan menitikberatkan pada solusi yang bersifat permanen, yaitu peningkatan kapabilitas dasar penduduk. Dua faktor penting yang mendasari kapabilitas dasar penduduk, yaitu aspek pendidikan dan kesehatan. Diketahui, kedua aspek itu tidak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Sehingga, para penyelenggara pemerintahan di daerah kerap tidak memasukkan kedua aspek itu sebagai prioritas utama pembangunan. Ditengarai, ini bisa terjadi karena sistem pemerintahan berdasarkan metode pemilihan langsung.

Dengan sistem pemilihan langsung, arah pembangunan yang hendak dicapai umumnya terkait dengan visi dan misi pada saat kampanye. Namun celakanya, visi dan misi yang disampaikan berjangka pendek dan kadang sarat dengan janji-janji yang tidak jelas kerangka operasionalnya. Sangat jarang yang menyentuh pada suatu kegiatan yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan.

Dimaklumi, penetapan visi dan misi pembangunan umumnya disesuaikan dengan lama waktu dari masa pemerintahan, yaitu lima tahun. Maka, jarang yang menyentuh program jangka panjang, karena terkait dengan kepentingan sang pemimpin, yaitu; pertama, menyangkut soal hasil yang diperoleh. Output pembangunan jangka panjang belum merperlihatkan hasil yang signifikan dalam jangka pendek atau lima tahun. Jelasnya, keberhasilan dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan, misalnya, belum terlihat dalam jangka pendek. Hal ini tentu tidak sinkron apabila dijadikan ukuran keberhasilan kinerja pemimpin yang bersangkutan selama periode kepemimpinannya.

Kedua, kesinambungan pelaksanaan pembangunan jangka panjang itu bisa terdistorsi manakala pemimpin yang terdahulu tidak terpilih kembali. Sementara pemimpin yang baru, menerapkan rancangan yang berbeda. Tentu, hal itu akan mengakibatkan rancangan jangka panjang yang telah digariskan pemimpin sebelumnya menjadi terbengkalai.

Sepatutnya, kendala seperti itu dapat ditanggulangi. Untuk mengatasinya, hal itu terpulang pada komitmen pemerintah pusat untuk menetapkan arah pembangunan nasional yang lebih komprehensif dalam jangka panjang. Konsepsi pokok tujuan jangka panjang itu perlu dirumuskan secara terpusat, sementara untuk penjabaran dan teknis operasionalnya dilakukan pemerintah daerah.

Delegasi atau devolusi?

Pada sisi lain, inkonsistensi antara harapan dengan kenyataan dari otonomi daerah terjadi karena pemerintah daerah belum memahami sepenuhnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Diketahui otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya berupa pendelegasian wewenang, tak lebih dari itu. Akan tetapi kewenangan yang diberikan itu banyak yang disalahtafsirkan sehingga menjurus pada devolusi wewenang.

Istilah devolusi wewenang merupakan bentuk absolut dari desentralisasi. Daerah dengan kewenangan seperti ini umumnya memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri program yang diinginkan tanpa harus mengacu pada pemerintah pusat. Konkretnya, daerah dengan kewenangan seperti ini tidak harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan pendelegasian wewenang, karena kinerjanya akan dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah pusat masih memiliki otoritas untuk mencabut kewenangan yang diberikan kepada daerah (UNDP, Human Development Report,1993).

Ditengarai, adanya indikasi devolusi wewenang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan status dari delegasi ke devolusi wewenang. Secara faktual hal itu terlihat dari aktivitas pemerintahan yang mengutamakan pembangunan gedung perkantoran dan mobil dinas mewah, serta jalan-jalan ke luar negeri daripada mengurusi kesejahteraan masyarakatnya.

Maka, menyongsong agenda 2008 sangat diharapkan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempertajam rancangan pembangunan dengan memberikan prioritas tinggi dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terkait itu, diperlukan ketegasan pemerintah pusat untuk berani mencabut kewenangan yang diberikan pada daerah yang yang tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan, dan lebih selektif dalam mengesahkan daerah pemekaran baru.***